Pendapatan Nasional dan Peranan Pemerintah dalam Kegiatan Ekonomi

Pendapatan Nasional

Salah satu dari indikator ekonomi makro adalah pertumbuhan ekonomi. Indikator ini merupakan hal yang paling penting dalam mengukur pertumbuhan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi merupakan pertumbuhan dari jumlah barang dan jasa yang diproduksi secara keseluruhan. Sehingga, pertumbuhan ekonomi memperlihatkan kapasitas perekonomian suatu negara.

Jumlah barang dan jasa dalam perekonomian tersebut dapat dianggap sebagai pendapatan nasional. Hal ini disebabkan karena produksi barang dan jasa melibatkan penggunaan berbagai faktor produksi, yang akan membawa kepada sisi pendapatan. Pendapatan nasional dapat dibagi ke dalam dua besar, yaitu:

1.      Produk Nasional Bruto (PNB) atau Gross National Product (GNP) yaitu nilai dari seluruh barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Di sini kita harus membedakan antara warga negara dan penduduk negara, untuk melihat siapa sebenarnya yang menghasilkan PNB.

2.      Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic Product (GDP)

Pengertiannya sama dengan PNB. Perbedaannya terletak pada siapa yang menghasilkannya. PDB merupakan keseluruhan nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan dari faktor produksi milik penduduk di suatu wilayah negara pada kurun waktu tertentu. Artinya, tidak terpengaruh oleh apakah seseorang yang menghasilkan barang dan jasa di wilayah suatu negara merupakan warga negara Indonesia atau bukan.

Terdapat tiga pendekatan dalam melakukan perhitungan pendapatan nasional. Pertama dengan melakukan pendekatan pada pengeluaran, kedua dengan pendekatan produk neto, dan ketiga pendekatan pendapatan. Secara teori ketiga pendekatan harus menghasilkan angka yang sama dalam perhitungan pendapatan nasional.

Peranan Pemerintah dalam Kegiatan Ekonomi

Di negara-nagara kapitalis, perekonomian berjalan sesuai dengan sistem mekanisme pasar dalam mencapai tingkat keseimbangan ekonomi. Sistem pasar tersebut pada kenyataannya sering mengalami kegagalan dalam mendistribusikan sumber daya yang terbatas kepada semua pelaku ekonomi. Kegagalan ini akan mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan dalam ekonomi, yang dapat dijelaskan melalui indikator ekonomi makro sebagai berikut:

1.      Pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil

2.      Kenaikan harga atau inflasi

3.      Tingkat pengangguran

4.      Neraca Pembayaran

Untuk menjaga perekonomian agar berjalan secara efisien, maka pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan yaitu:

1.      Kebijakan Fiskal, yaitu merupakan langkah-langkah pemerintah membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah, dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian.

2.      Kebijakan Moneter, yaitu kebijakan pemerintah – yang dilaksanakan oleh Bank Sentral (Bank Indonesia) – untuk mempengaruhi penawaran uang dalam perekonomian melalui berbagai instrumen kebijakan moneter. Tujuannya adalah untuk mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian.

3.      Kebijakan segi Penawaran, yang bertujuan untuk mempertinggi efisiensi kegiatan perusahaan-perusahaan, sehingga dapat menawarkan barang-barangnya dengan harga lebih murah dengan mutu yang baik.

4.      Kebijakan Pendapatan, yang bertujuan untuk mendistribusikan pendapatan, dengan melakukan subsidi terhadap pihak yang mempunyai pendapatan rendah, dengan cara menarik pajak dari pihak yang mampu.