Permendiknas No 35 Tahun 2010, Juknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya

Posted by susilo On Thursday, 14 November 2019 0 komentar

Permendiknas No 35 Tahun 2010, Juknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya


Download File Disini  
1Sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  16
Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai
Negeri  Sipil  dan  Keputusan  Presiden  Nomor  87
Tahun 1999 tentang  Rumpun  Jabatan  Fungsional Pegawai Negeri Sipil antara lain dinyatakan bahwa untuk meningkatkan profesionalisme dan pembinaan karir Pegawai Negeri Sipil perlu ditetapkan aturan tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri.
2.  Sebagai petunjuk pelaksanaan aturan tersebut telah ditetapkan  Peraturan  Menteri  Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional  Guru  dan  Angka  Kreditnya  dan Peraturan  Bersama  Menteri  Pendidikan  Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor 14
Tahun 2010 dan Nomor 03/V/PB/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
3.   Petunjuk teknis ini mengatur hal-hal yang berkenaan dengan pengangkatan, penugasan dan pengaturan tugas guru, penilaian dan penetapan angka kredit, kenaikan pangkat dan jabatan, pembebasan sementara, serta pengangkatan kembali dan pemberhentian dari jabatan fungsional guru.


B. TUJUAN
Petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka  kreditnya  ini  dimaksudkan  untuk  menjadi pedoman bagi guru, pengelola pendidikan, tim penilai, dan  pihak  lain  yang  berkepentingan  dalam melaksanakan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya.

C. RUANG LINGKUP
Ruang lingkup petunjuk teknis pelaksanaan   jabatan fungsional  guru  dan  angka  kreditnya  meliputi  tugas utama guru, pembagian tugas guru, pengangkatan, penilaian dan penetapan angka kredit, kenaikan pangkat/jabatan, pembebasan sementara, pengangkatan kembali, dan pemberhentian dari jabatan guru sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Nomor  16
Tahun  2009  tentang  Jabatan  Fungsional  Guru  dan
Angka Kreditnya dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan  Kepala  Badan Kepegawaian Negara,   Nomor   14       Tahun   2010   dan       Nomor
03/V/PB/2010  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Jabatan
Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

Petunjuk Teknis ini diberlakukan secara khusus untuk guru pegawai negeri sipil yang berkedudukan sebagai tenaga fungsional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada  jalur  pendidikan  formal  yang  diangkat  sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

D. PENGERTIAN
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:
1.   Jabatan fungsional guru adalah jabatan fungsional
yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih,  menilai,  dan  mengevaluasi  peserta  didik


pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
2.    Guru  adalah  pendidik  profesional  dengan  tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
3.   Guru  dengan  tugas  tambahan  adalah  guru  yang
ditugaskan sebagai kepala sekolah/madrasah, wakil kepala sekolah/madrasah, kepala perpustakaan sekolah/madrasah, kepala laboratorium/bengkel sekolah/madrasah, atau ketua program keahlian/program studi.
4.    Kegiatan pembelajaran adalah kegiatan guru dalam menyusun rencana pembelajaran, melaksanakan pembelajaran yang bermutu, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran, menyusun dan melaksanakan  program perbaikan  dan pengayaan terhadap peserta didik.



5.    Kegiatan  bimbingan  adalah  kegiatan  guru  dalam menyusun rencana bimbingan, melaksanakan bimbingan, mengevaluasi proses dan hasil bimbingan, serta melakukan perbaikan tindak lanjut bimbingan dengan memanfaatkan hasil evaluasi.
6.    Pengembangan  keprofesian  berkelanjutan  adalah pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalismenya.
7.   Tim  Penilai  Jabatan  Fungsional  Guru  adalah  tim
yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dan bertugas menilai prestasi kerja guru.


8.    Angka  kredit  adalah  satuan  nilai  dari  tiap  butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang guru dalam rangka pembinaan karir kepangkatan dan jabatannya.
9.    Penilaian kinerja guru adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir kepangkatan dan jabatannya.
10. Daerah khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang,  daerah  dengan  kondisi  masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.
11. Program induksi adalah kegiatan orientasi, pelatihan
di    tempat   kerja,   pengembangan,   dan   praktik pemecahan  berbagai permasalahan  dalam proses pembelajaran/pembimbingan bagi guru pemula pada sekolah/ madrasah di tempat tugasnya.
12. Penjaminan   mutu   pendidikan   adalah   kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah daerah, pemerintah, dan masyarakat untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan.
13. Sistem paket adalah penilaian secara utuh terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi dan penilaian, analisis hasil penilaian dan pelaksanaan tindak lanjut hasil   penilaian, tugas tambahan, atau tugas lain tertentu yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah.
14. Diklat   fungsional   adalah   kegiatan   guru   dalam
mengikuti pendidikan atau pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan keprofesian guru yang bersangkutan dalam kurun waktu tertentu.
15. Kegiatan kolektif guru adalah kegiatan guru dalam mengikuti kegiatan pertemuan ilmiah atau mengikuti kegiatan bersama yang dilakukan guru baik di sekolah     maupun     di     luar     sekolah     (seperti


KKG/MGMP) dan bertujuan untuk meningkatkan keprofesian guru yang bersangkutan.
16. Orientasi dan mobilitas adalah mata pelajaran pada SLB/SDLB bagian tunanetra yaitu suatu proses pemanfaatan/penggunaan indera yang masih berfungsi untuk menentukan posisi dari suatu hubungan dengan sekitarnya yang memberikan kemampuan bergerak dari 1 (satu) tempat ke tempat lain yang diinginkan secara cepat, tepat, dan aman.
17. Bimbingan dan konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik, baik secara perorangan maupun kelompok, agar mampu mandiri dan berkembang secara optimal, dalam bidang bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar dan bimbingan karir, melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma yang berlaku.
18. Kelompok kerja guru (KKG), musyawarah guru mata pelajaran  (MGMP)  atau  musyawarah  guru bimbingan dan konseling (MGBK) adalah wadah kegiatan  guru  kelas,  guru  mata  pelajaran  sejenis atau guru bimbingan dan konseling dalam usaha meningkatkan   kemampuan   profesional   guru   di bawah bimbingan guru inti dan bersifat mandiri.
19. Kinerja guru adalah hasil penilaian terhadap proses
dan hasil kerja yang dicapai guru dalam melaksanakan tugasnya.
20. Pendidikan dan pelatihan fungsional adalah upaya peningkatan kompetensi guru dan/atau pemantapan wawasan, pengetahuan, sikap, nilai, dan keterampilan yang sesuai dengan profesi guru yang bermanfaat dalam pelaksanaan tugas guru melalui lembaga yang memiliki izin penyelenggaraan dari instansi yang berwenang.
21. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan di luar jam
pelajaran biasa (termasuk pada hari libur), yang diatur oleh sekolah/madrasah dengan tujuan untuk memperluas pengetahuan/kompetensi peserta didik, mengenal          hubungan          antarmatapelajaran,


menyalurkan  bakat  dan  minat,  serta  melengkapi upaya pembinaan manusia seutuhnya.
22. Pengembangan      diri      adalah      upaya      untuk meningkatkan profesionalisme diri agar memiliki kompetensi     yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pendidikan nasional serta perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
23. Publikasi ilmiah adalah karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan kepada masyarakat.
24. Karya  inovatif  adalah  karya  hasil  pengembangan
ilmu  pengetahuan,  teknologi,  dan/atau  seni  yang bermanfaat bagi pendidikan dan/atau masyarakat.

E. JENIS DAN PENUGASAN GURU
1.    Berdasarkan  sifat,  tugas,  dan  kegiatannya,  guru digolongkan dalam 3 (tiga) jenis sebagai berikut.
a.  guru kelas adalah guru yang mempunyai tugas,
tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh   dalam   proses   pembelajaran   seluruh mata pelajaran di kelas tertentu di TK/RA/TKLB dan SD/MI/SDLB dan satuan pendidikan formal yang sederajat, kecuali guru mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan serta guru pendidikan agama.
b. guru    mata    pelajaran    adalah    guru    yang mempunyai tugas tanggung jawab, wewenang, dan  hak  secara  penuh  dalam  proses pembelajaran pada 1 (satu) mata pelajaran tertentu pada satuan pendidian formal pada jenjang pendidikan dasar (SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB) dan pendidikan menengah (SMA/MA/SMALB/SMK/MAK).
c. guru  bimbingan  dan  konseling/konselor  adalah
guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang,   dan   hak   secara   penuh   dalam kegiatan bimbingan dan konseling terhadap sejumlah peserta didik satuan pendidikan formal


pada jenjang pendidikan dasar (SMP/MTs/ SMPLB) dan pendidikan menengah (SMA/MA/ SMALB, SMK/MAK).

0 komentar:

Post a Comment